Sumatera Selatan, liputanpublik.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumsel atas belanja daerah tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel, yang Diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Prov. Sumsel, Bapak Harry Purwaka, SE., AK., M.Si., CA., bertempat di Kantor BPK Perwakilan Prov. Sumsel, Jum’at, 14 Januari 2022.
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Semester II tahun 2021 dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA Anita Noeringhati, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka,CSFA, Penjabat Sekeretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir. SA Supriono, dan Kepala Sub Auditoriat 1 BPK Perwakilan Sumsel Rusdiyanto.
Herman Deru berpesan kepada kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk segera menindaklanjuti dan merespon hasi dari BPK tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemprov Sumsel mengetahui hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian untuk segera diperbaiki agar mendapatkan hasil kerja yang maksimal.
“Hari ini kita menerima LHP dari BPK, termasuk nanti kabupaten/kota segera menindak lanjut apa hasil pemeriksaan, bahkan paling ekstremnya pengembalian,” katanya.
Herman Deru menegaskan, yang kerap menjadi persoalan temuan BPK permasalahannya sangat klasik, dimana kurang volume,dan pengawasan yang tidak tepat atau pengawasan yang apa adanya. (adv/LP)