Disela kunjungannya ke Sumatera Selatan, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke 30, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin bertemu dengan para ulama Sumatera Selatan, di Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, Palembang, Jum’at (7/7/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres yang didampingi Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, menyampaikan kepada para ulama bagaimana peran ulama sebagai Penjaga Tanah Air, Khifdlul Wathon.
“Para ulama harus berperan aktif di tengah masyarakat dalam menjaga ideologi bangsa, yakni Pancasila, untuk membendung infiltrasi paham ekstrim (tasaddud) dan intoleran,” jelas KH. Ma’ruf Amin.
Ulama, tambah Ma’ruf Amin, harus terus menerus tanpa lelah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait pentingnya agama bagi kehidupan.
Dalam pertemuan tersebut, para ulama Sumsel menyampaikan aspirasi mereka terkait perhatian pemerintah yang kurang maksimal terhadap pesantren, meskipun sudah terbit UU Pesantren.
Di dalam UU tersebut, sumbangsih pemerintah kepada pesantren sifatnya masih hibah, tidak imperatif, sehingga pemerintah merasa tidak berkewajiban membantu penyediaan fasilitas kegiatan belajar-mengajar di pesantren padahal banyak sekali pesantren yang fasilitasnya masih sangat memprihatinkan.
Hal itu berbeda dengan perlakuan pemerintah terhadap sekolah-sekolah formal, misalnya membantu penyediaan laboratorium dan sejenisnya.
Pemerintah, harap para ulama, harus tanggap terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dimana para orangtua saat ini lebih memilih menitipkan pendidikan putra-putri mereka ke pesantren akibat merebaknya degradasi moral sebagai dampak dari kemajuan zaman.
Untuk itu, pondok pesantren harus dibantu dalam penyediaan fasilitasnya sehingga mampu berperan maksimal dalam mendidik anak-anak bangsa.
Selain itu, para ulama juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi pengkaderan ulama sehingga para alumni pesantren dapat meneruskan perjuangan para ulama.
Terkait harapan Wapres akan peran ulama di tengah masyarakat, para ulama Sumatera Selatan sepakat untuk tidak akan pernah berseberangan dengan pemerintah karena salah satu tugas utama ulama, terutama ulama NU, adalah menjaga tanah air.
Jajaran ulama Sumatera Selatan yang hadir dalam pertemuan antara lain KH. Affandi Rais Syuriah PWNU Sumatera Selatan, KH. Nur Salim Habibi Katib Syuriah PWNU Sumatera Selatan, KH. Zainul Arifin Katib Syuriah PCNU Banyuasin, KH. Syukron Makmun Pengurus Tanfidziyah PWNU Sumatera Selatan, KH. Thobroni Pengurus Tanfidziyah PWNU Sumatera Selatan, Hernoe Roesprijadji, SIP., MH.,M.Si. Bendahara PWNU Sumatera Selatan dan KH. Imam Barizi Mustasyar PWNU Sumatera Selatan.
Juga turut hadir KH. DR. Zainuri Wakil Rektor UIN Raden Fatah, KH. DR. Syamsudin Ketua STIQ An-Nur OKI, KH. DR. Rosyidin Hasan Rais Syuriah PCNU Kota Palembang, dan Hj. DR. Izzah Zen Syukri, Direktur PP Muqimus Sunnah Palembang. (LP/GD)